PEMBAHARUAN HUKUM PAJAK DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA

Menilik kondisi sistem perpajakan Indonesia dewasa ini beberapa pendapat menilai bahwa sistem perpajakan di Indonesia saat masih belum sepenuhnya efektif maupun berkeadilan, Tax ratio Indonesia yang masih belum mampu sejajar dengan peer countries, terlihat dari berbagai tantangan yang masih harus dihadapi perpajakan Indonesia. Beberapa tantangan tersebut seperti masih rendahnya tax buoyancy, masih besarnya gap penerimaan, kepatuhan yang masih belum mencapai tingkat yang diharapkan, besarnya belanja perpajakan yang masih perlu dievaluasi efektivitasnya, serta permasalahan tingginya informalitas dan underground economy yang belum mampu ditangkap sepenuhnya oleh sistem perpajakan. Reformasi perpajakan utamanya ditujukan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang sehat, kuat, dan berketahanan, meningkatkan kapasitas penerimaan perpajakan yang mendukung peningkatan tax ratio pada level yang ideal, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mendorong reformasi administrasi perpajakan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran perpajakan masyarakat guna mendukung visi Indonesia emas pada tahun 2045. Untuk mewujudkannya, diperlukan adanya strategi reformasi secara bertahap yang dilakukan melalui kebijakan perpajakan dalam timeframe kebijakan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Kajian buku ini mencoba memberikan gambaran secara garis besar mengenai apa saja yang perlu dilakukan di masa yang akan datang guna mencapai tujuan reformasi perpajakan tersebut. Gambaran besar tersebut didesain dan disajikan dalam bentuk Peta Jalan Indonesia Maju 2 Maju 2045. Selain itu Kebijakan Perpajakan Me ajakan Menuju jangka waktu pelaksanaan reformasi secara umum dibagi menjadi tiga periode yak yakni jangka pendek dengan rentang waktu dari tahun 2022-2024, jangka menengah yang terdiri dari dua fase yaitu fase pertama tahun 2025-2029 dan fase kedua tahun 2030-2034, serta jangka panjang yakni mulai tahun 2035-3045